REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hilman Nugroho menyebutkan pemerintah pusat memfokuskan penanganan lahan kritis di Indonesia. Hilman menyebutkan lahan kritis di Indonesia seluas 24,3 juta hektare lahan yang tersebar di seluruh Indonesia masuk dalam kategori kritis.

"Di Indonesia itu luas wilayah hutan 190 juta hektare. Sebanyak 24,3 juta hektare itu lahan kritis. Kira-kira 12 persen," kata Hilman usai menggelar rapat penanganan DAS Cimanuk dan Citarum bersama gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (11/1).

Menurut dia, lahan kritis tersebut tersebar di dalam dan luar kawasan hutan. Faktor penyebabnya pun bermacam-macam. Kondisi ini pun, kata dia, harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari Kementerian LHK hingga pemerintah daerah setempat serta perusahaan swasta yang harus turut terlibat.

Hilman menyebutkan bahwa kerusakan terjadi akibat adanya alih fungsi lahan, terutama pada DAS. Seharusnya, DAS memiliki fungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami.

Namun, perubahan fungsi menjadikan potensi bencana semakin besar. Seperti kasus yang baru saja terjadi, yakni banjir di Garut, akibat alih fungsi DAS Cimanuk serta banjir Bima yang merupakan DAS Sari NTB.

Kedua wilayah tersebut menjadi fokus program penangana lahan kritis pada 2017 ini. Pemerintah pusat telah menganggarkan dalam APBN untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). "Rp 257 miliar untuk DAS Cimanuk hulu dan Citarum hulu. Sementara DAS Sari sekitar Rp 62,9 miliar," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika