REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini menargetkan realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)  bisa digunakan untuk 550 ribu unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Total alokasi yang disiapkan untuk subsidi tersebut sebesar Rp 2,2 triliun.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus dalam Rapat Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (10/1). Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan, pihak perbankan yang ingin menjadi bank pelaksana untuk SBUM harus memenuhi beberapa persyaratan baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

"Persyaratan sebagai bank pelaksana SBUM salah satunya mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR," kata dia.

Bank juga diharapkan merupakan mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening pengeluaran, rekening penerimaan dan rekening lainnya milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja. Selain menargetkan subsidi untuk 550 ribu unit rumah, Maurin mengatakan, akan teap melanjutkan program pembiayaan perumahan lainnya yang sudah dilaksanakan pada 2016.

"Program Pembiayaan Perumahan di tahun 2017 meliputi program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Subsidi Selisih Bunga, Bantuan Uang Muka, dan kita juga akan mencoba program yang baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika