REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menilai, tahun 2017 adalah tahun yang tepat untuk memperbaiki pelbagai bidang. Pemerintah merilis bahwa tahun 2017 dijadikan sebagai tahun untuk menggenjot pemerataan pembangunan.
"Kesenjangan serta rasio gini harus dipangkas. Isu itu menjadi penting agar disparitas antara yang kaya dengan yang miskin tidak semakin menganga," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (7/1).
Pada tahun 2016 tercatat Indeks Rasio Gini Indonesia berada di angka 0,40. Angka tersebut masih sangat besar. Indonesia berada di peringkat keempat terbawah. Di bawah Indonesia terdapat Rusia, India, dan Thailand.
Ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai angka 49,3%. Artinya lebih dari setengah aset dikuasi oleh segelintir orang saja. Ekonomi masih belum merata.
Di sisi lain kualitas kesehatan masyakat juga belum bisa dikatakan baik. Kualitas keshatan masyarakat miskin semakin memburuk. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari pelbagai kalangan.
Mendapati hal itu, lanjut Kiai Said, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan PT Wijaya Karya menjalin komitmen dan kerjasama untuk, pertama, meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan dan masyarakat khusunya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pelbagai upaya akan dilakukan dalam meningkatkan fasilitas kesahatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Kedua, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Hal ini dimaksudkan agar kualitas sumber daya manusia yang bergelut di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur meningkat dan bisa bersaing dengan tantangan zaman.
Dua konsen utama tersebut akan ditopang dengan beberapa konsen lain yang merupakan turunan dan klausul tambahan dalam nota kerjasama antara kedua pihak. Namun pada intinya benang merah yang ingin dijalin dalam kesepaham tersebut adalah komitmen untuk memeratakan ekonomi dan juga peningkatan kualitas infrastruktur di bidang kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika