REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (Dak) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.
Sebab, keterlambatan ini akan mengganggu pembangunan infrastruktur. Lambatnya kucuran transfer daerah juga bisa membuat pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan bahkan gagal sesuai target.
“Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Pemerintah khususnya oleh Presiden Joko Widodo yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil melalui siaran pers, Rabu (4/1).
Hipmi meminta Kementerian Keuangan bisa mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah. Apalagi hal ini juga membuat sejumlah pemerintah daerah (Pemda) banyak berhutang ke pengusaha daerah.
Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari Kader Hipmi, dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar.
“Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa diblacklist nanti dia,” papar Bahlil.
Bahlil meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat. Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.
Bahlil mengatakan, pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur. Terlebih lagi ditengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih.
“Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika