REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang dinilai positif. Pembiayaan ini diyakini akan bisa menyelamatkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. ''PINA itu langkah yang cerdas,'' kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (24/12).

Misbakhun mengatakan PINA ini tidak akan tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN. Saat ini, kata dia,  APBN  sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak.

''PINA itu langkah cerdas yang menunjukkan Pak Bambang (Menteri PPN/Kepala Bappenas, red) sebagai seorang pemikir ekonomi yang bisa mencari jalan keluar terhadap kendala-kendala dalam keuangan negara,'' ujarnya.

Berdasarkan  audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, Misbakhun mengatakan bahwa dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Langkah PINA ini, menurut dia, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Diharapkan nantinya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, kata dia, menteri mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain.

''Hal ini mengingat peran strategis dari PINA untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan Pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita,'' kata politisi Golkar ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika