REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta PT PLN (Persero) untuk fokus menerangi 2.500 desa yang belum teraliri listrik hingga saat ini. Jonan dalam acara "Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan: Kinerja 2016 dan Outlook 2017" di Jakarta, Kamis (8/12), mengatakan, fokus mengalirkan listrik ke 2.500 desa itu juga sejalan dengan target rasio elektrifikasi yang ditetapkan pemerintah mencapai 97 persen pada 2019.
"Kita ini ada 2.500 desa yang kira-kira listriknya belum masuk sama sekali. PLN bilang ada 10.000 desa yang listriknya ala kadarnya. Nah saya bilang fokus di 2.500 desa yang tidak dapat aliran listrik sama sekali," katanya.
Mantan Menteri Perhubungan itu menuturkan keinginannya agar pemerataan elektrifikasi juga menjadi prioritas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggandeng pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) untuk membangun pembangkit listrik sesuai dengan pasokan energi yang bisa dimanfaatkan di sekitar usaha mereka. Misalnya, IPP yang punya tambang batubara bisa membangun pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang.
Wilayah pesisir seperti Maluku atau Maluku Utara, menurut Jonan, bisa memanfaatkan pasokan gas, terutama jika nanti Blok Masela sudah bisa dikembangkan. Ada pun wilayah daratan yang letaknya lebih jauh bisa mikro hidro, solar panel atau lainnya karena dipastikan akan sulit dan tidak efisien jika memaksakan diri mengalirkan gas ke wilayah tersebut.
"Jadi diajukan atas dasar pasokan energi yang 'reasonable'," katanya. Kementerian ESDM sesuai rencana strategis 2015-2019 menargetkan rasio elektrifikasi pada 2017 mencapai 92,75 persen. Ada pun hingga September 2016, rasio elektrifikasi nasional mencapai 89,86 persen dari target total 90,15 persen.