REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sawah abadi menjadi salah satu program Pemerintah untuk mempertahankan luas areal pesawahan. Adanya sawah abadi memastikan agar produksi padi tidak anjlok untuk tahun-tahun ke depan.
Sayang keinginan Pemerintah pusat dalam membuat sawah abadi terganjal Pemerintah daerah (Pemda). Banyak Pemda enggan membuat peraturan daerah (perda) atau izin lain untuk menetapan sebuah daerah menjadi sawah abadi.
"Dan itu harus dibuat perda untuk menjamin sawah akan abadi. Cuma banyak daerah tidak mau bikin perda dan mengizinkan konversi," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan, Senin (28/11) malam.
Sofyan menjelaskan, untuk membuat sawah abadi Pemerintah tengah menyiapkan insentif dan disinsentif. Untuk sistem intensif, harus dibuat sistem supaya para petani yang memiliki sawah tidak mengubahnya menjadi lahan lain untuk ternak atau diubah menjadi rumah.
Salah satu contoh insentif untuk lahan sawah yakni di negara Jepang. Di Negeri Sakura ini, Pemerintahnya sanagt fokus menjaga agar luas areal sawah tidak terus surut. Pemerintah Jepang memberikan berbagai insentif kepada petani agar menjaga luas lahan sawah mereka. Hasil dari persawahan ini juga dihargai tinggi, sehingga pertani bisa merasakan hasil dari pertaniannya.
Menurut Sofyan, saat ini juga banyak daerah pesawahan yang dibuat menjadi kawasan industri dan perumahan rakyat karena lahan mereka dihargai dengan tinggi. Hal ini yang seharusnya bisa dibentengi oleh Pemda melalui sejumlah Perda. Kalau tidak, sudah pasti lahan ini akan beralih fungsi bukan lagi sebagai lahan pesawahan.
"Tapi kita harus konsen untuk keberadaan sawah di masa depan. Kita tetap butuh lahan untuk menjadi sawah abadi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
