REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) belum mengetahui detail pemberian asuransi bagi nelayan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah memberikan asuransi dengan premi Rp 175 ribu per tahun kepada satu juta nelayan di Tanah Air.
Sekretaris Jendral HNSI, Anton Leopard menuturkan, pihaknya telah mendengar pemberitaan tentang kebijakan tersebut sejak awal 2016. Namun sejauh ini, HNSI belum mendapat laporan lapangan soal terealisasinya asuransi tersebut. "Sudah lama dengar, cuma kami HNSI belum tahu detailnya seperti apa," kata Anton kepada Republika, Ahad (27/11).
Ia melanjutkan, pemberian bantuan seperti ini menjadi masalah yang belum terpecahkan dalam konteks tepat sasaran atau tidak. Menurut Anton berdasarkan fakta lapangan terkadang mengalami penyimpangan. "Itu yang kadang-kadang kami merasa ngga pas, karena banyak juga laporan dari anggota kami, kenapa si itu bukan nelayan terima bantuan," tutur Anton menambahkan.
HNSI, tegas Anton, mengkritis hal ini. Ia menilai perbedaan data menjadi salah satu penyebab. Sebab HNSI mengandalkan pendataan nelayan dari DPC setiap kabupaten, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memakai data dinas KKP per kabupaten.
"Kalau memang penting di mata pemerintah pusat, diadakanlah sensus nelayan, supaya bisa menghitung potensi nelayan. Kalau urusan yang kayak gini mesti tepat sasaran," ujarnya.
Kendati demikian, ia berterimakasih dengan adanya kebijakan ini. Menurut Anton, hal tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap nelayan. "Intinya dalam realisasi program pemerintah, perlu ada data yang fix mengenai nelayan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
