REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan besaran utang luar negeri yang mengalami kenaikan 7,8 persen dibanding tahun masih dalam batas wajar.
Nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal III 2016 sebesar 325,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 4.358 triliun), sementara utang jangka panjangnya sebesar 87,2 persen dari total ULN atau sekitar Rp 3.700 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bila dilihat dari nominal memang angka utang Indonesia terbilang tinggi.
Namun, Sri mengingatkan melihat utang harus dibandingkan dengan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menyentuh Rp 12.600 triliun.
"Kalau dengan ukuran ekonomi sekitar 12.600 triliun (PDB), maka seDi cara persentase 27 persen," ujar Sri Mulyani,
Sri memahami ketika masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menyicil pembayaran utang luar negeri justru mengalami kenaikan. Ia menjelaskan, porsi utang Indonesia bila dibandingkan dengan porsi utang negara lain masih terbilang kecil.
Ia mengambil contoh, total utang Amerika Serikat saja sudah menyentuh 70 persen dari total PDB AS yang berkisar 18.000 miliar dolar AS. Artinya, setiap individu di AS harus menanggung utang 50 kali lebih besar dari nilai utang yang harus ditanggung individu di Indonesia.
"Kok mereka enggak bangkrut?" ujar Sri akhir pekan ini.
Di sisi lain, Jepang juga memiliki porsi utang mencapai 200 persen dari PDB-nya sebesar 4.000 miliar dolar AS. Artinya, dengan nilai PDB Indonesia yang kurang lebih seperempat nilainya dari PDB Jepang, maka nilai utang yang harus ditanggung oleh setiap individu di Jepang kira-kita 10 kali lebih banyak dibanding tanggungan utang Indonesia.
"Kok (mereka) nggak khawatir? Karena ekonomi terus memproduksi," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
