REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memperkirakan terdapat belasan proyek strategis nasional yang mandek. Proyek-proyek ini terhambat oleh beberapa persoalan mulai dari pembebasan lahan, minimnya investor, hingga minimnya dukungan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan industri (KADIN) Bidang Kontruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, adanya sejumlah proyek strategis nasional yang tidak berjalan mulus dikarenakan persiapan untuk menjalankan proyek ini kurang matang atau belum siap secara utuh. Baik dari studi kelayakan, persoalan pembebasan tanah atau perizinan lain.
Akibatnya, ketika dijalankan, proyek ini menemukan banyak hal yang menganggu keberlangsungan proyek. "Saya kira proyek yang terhenti atau mangkrak ini tidak bagus darinawal," kata Erwin dalam Rakernas Kadin, Kamis (17/11).
Selain itu, persoalan pendanaan juga menjadi hal yang harus disoroti bersama. Sejauh ini banyak proyek yang tidak dilanjutkan studi kelayakan atau pengerjaannya karena anggaran yang ada tidak dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Artinya pemerintah hanya sepotong-potong menyediakan pendanaan untuk proyek tersebut.
Padahal pembangunan sebuah proyek apalagi masuk dalam strategis nasional, seharusnya persiapan pendanaan bisa untuk dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini bisa dikarenakan beberapa kebijakan yang dijalankan Pemerintah. Misalnya, ketika Kementerian yang bersangkutan mendapatkan pemotongan anggaran maka proyek yang tengah diproses akhirnya harus ikut terhenti.
Perubahan postur anggaran yang tidak menentu ini sudah pasti membuat proyek yang dipersiapkan harus menunggu sampai anggaran tersedia kembali. Sebelumnya, Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama semua kementerian yang masuk tim KPPIP. Dalam diskusi tersebut akan diketahui proyek stategis mana saja dari 225 proyek yang kemungkinan bakal ditunda pengerjaanya.
"Hasilnya saya ga tahu (ada berapa proyek dihentikan), tapi paling tidak ada belasan proyek yang mungkin akan kita bahas," kata Wahyu Utomo.
Wahyu mengatakan, selain permasalah pembebasan lahan yang sulit, dan kurangnya dukungan pemerintah, terdapat juga proyek yang dobel. Proyeknya sama, namun nama proyek yang berbeda. Hal ini membingungkan sehingga harus ada evaluasi ulang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika