REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM menilai bahawa realisasi listrik 35 ribu megawatt (MW) tak mudah untuk diwujudkan. Hasilnya Pemerintah menurunkan realisasi target ini menjadi 19 ribu MW pada 2019. Namun, dengan jumlah listrik ini pemerintah memastikan tak akan ada pemadaman bergilir lagi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan industri (Kadin) Bidang Kontruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, keinginan  Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik demi tambahan pasokan 35 ribu MW terlalu besar. Jadi wajar kalau akhirnya pemerintah menurunkan target tersebut.

Meski demikian, Erwin menilai saat ini yang harus dilakukan Pemerintah adalah masalah pendistribusian. Sebab, sejauh ini masih banyak daerah yang belum menikmati pasokan listrik. "Sekarang ini bukan hanya ‎persoalan di pembangkitnya, tapi juga distribusinya," kata Erwin dalam Rakernas Kadin di Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut Erwin, dengan pasokan listrik yang ada sekarang terdapat kelebihan pasokan khususnya di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain minim pasokan bahkan ada daerah yang belum tersentuh oleh listrik. Untuk itu Pemerintah harus memilah-milah proyek pembangkit listrik mana yang bakal dibangun sehingga minimal bisa memberikan pasokan listrik untuk semua daerah, tidak terfokus di beberapa titik saja.

Selain itu, Erwin juga menyoroti keinginan Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik di mulut tambang. Proyek yang menjadi alternatif dalam penyediaan pasokan listrik justru masih lamban dikerjakan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan opini antara Pemerintah dan investor terkait harga batu bara.  

Padahal skema mine-to-mouth dimana lokasi pembangkit listrik berada dalam satu lokasi dengan tambang batu bara mampu menekan biaya logistik. "Ini harus segera diputuskan penentuan harga batubara dan percepatan pembangunan pembangkit listrik mulut tambang, Juga percepatan distribusi listrik sehingga terjangkau ke daerah kecil," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika