REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan Pemerintah Afghanistan mengikuti study tour dan pelatihan tentang kebijakan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Selama lima hari, mulai 7 sampai 11 November 2016, sepuluh orang pewakilan pejabat Kementerian Pertanian, Irigasi dan Peternakan Afghanistan mengikuti pelatihan di Jakarta dan Bogor.
Mereka mempelajari manajemen ketahanan pangan dan gizi serta melihat contoh-contoh intervensi yang baik terkait ketahanan pangan dan gizi. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama FAO dengan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Delegasi Afghanistan itu berasal dari Kementerian Pertanian, Irigasi dan Peternakan Afghanistan.
Direktur Jenderal Koordinasi dan Perencanaan Program, Kementerian Pertanian, Irigasi dan Peternakan Afghanistan, Muhammad Shakir Mujeedi mengatakan Indonesia memiliki struktur yang sangat bagus, termasuk adanya Badan Ketahanan Pangan di bawah Kementerian Pertanian serta keberadaan Dewan Ketahanan Pangan. Dua institusi itu ingin dikembangkan di Afghanistan. "Saat ini kami tidak memiliki instansi khusus ketahanan pangan di bawah kementerian," kata dia, dalam keterangan tertulis yang dikirim Perwakilan FAO di Jakarta, Sabtu (12/11).
Afghanistan baru saja menyelesaikan kebijakan ketahanan pangan dan gizi serta sedang berusaha membentuk unit khusus yang menangani ketahanan pangan dan gizi di negara itu. Sekitar 33 persen penduduk Afghanistan mengalami rawan pangan sementara 14 persen penduduk kondisinya sudah tahan pangan namun tetap rentan mengalami rawan pangan.
Kondisi rawan pangan yang parah tercermin dari malnutrisi yang meluas dan diperparah oleh kondisi kesehatan serta sanitasi yang buruk dan ketidakperdulian pada lingkungan. Lebih dari setengah balita di Afghanistan mengalami malnutrisi kronis dan kondisi gizi buruk.
Hal ini menekan pendapatan domestik bruto (GDP) sebesar 2-3 per tahun. Afghanistan juga mengalami kelangkaan pangan terutama gandum yang merupakan makanan pokok rakyatnya. Setiap tahun negara itu kekurangan 1,15 juta metrik ton gandum, yang menjadi salah satu penyebab kondisi rawan pangan secara nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika