REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) telah mengajukan nama perusahaan peralihan (switching) ATM Link Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) ke Kementerian Hukum dan HAM. Telkom merupakan lead pembentukan perusahaan prinsipal yang akan memfasilitasi proses peralihan ini.

Direktur Portofolio Digital dan Strategis Telkom, Indra Utoyo mengungkapkan, nama yang diajukan bernama PT Jalin Pembayaran Nusantara akan diresmikan setelah mendapat persetujuan badan hukum. Dalam waktu dua minggu ke depan diharapkan perusahaan pengelola ATM Link tersebut akan terbentuk.

"Untuk tahun ini targetnya kita dapatkan izin dulu. Kan harus ada perusahaannya dulu. Namanya baru kami ajukan ke Kemenkumham. Dalam dua minggu ini mudah-mudahan jadi," ujar Indra saat ditemui di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (2/11).

Selain pembentukan perusahaan switching, Telkom juga segera mengajukan izin kepada Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Diharapkan izin tersebut bisa dikantongi pada akhir tahun ini.

Apabila perusahaan sudah terbentuk dan izin dari otoritas telah didapatkan, maka diharapkan pada awal tahun depan 10 ribu ATM Himbara akan sepenuhnya terintegrasi. Imbasnya, nasabah akan mendapatkan layanan transaksi berbiaya lebih murah.

"Mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah dapat izinnya. Tapi untuk switchingnya jalan dulu aja, yang ATM sharing ini. Akhir tahun ditargetkan sudah launching," tuturnya.

Empat bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN menyinergikan ATM mereka yang selama ini tergabung dalam ATM Link. Keempat bank bersama Telkom sepakat membentuk satu perusahaan untuk mengelola ATM yang mereka miliki. Selain biaya transaksi yang lebih murah bagi nasabah, sinergi juga akan menghemat biaya perbankan dalam pengelolaan mesin ATM yang diperkirakan mencapai Rp 6,8 triliun per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika