REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pemerintah perlu memperbaiki sejumlah hal untuk meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Yakni biaya modal dan bunga yang tinggi, masalah ongkos logistik yang tidak efisien, masalah energi, dan juga masalah birokrasi.

JK menjelaskan, bunga perbankan di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah bertekad untuk menurunkan bunga perbankan hingga tujuh persen pada tahun depan.

"Target kita tahun depan adalah 7 persen, kenapa 7 persen? Karena itu dari sisi bunga umumnya Thailand. Jadi kita tidak boleh lebih tinggi daripada Thailand. Supaya tingkat persaingan kita di tempat yang sama, di tarif yang sama," jelas JK di Jakarta, Kamis (27/10).

Hambatan kedua yakni masalah biaya logistik yang masih mahal. Sebagai negara kepulauan, pemerintah Indonesia harus dapat mengelola masalah logistik untuk menekan ongkos logistik yang tinggi.

Karena itu, kata JK, pemerintah tengah berupaya membangun tol laut untuk memperlancar transportasi. Pembangunan tol laut ini juga dibarengi dengan pembangunan pelabuhan di berbagai daerah.

"Kalau angkutan laut itu berjalan sesuai apa yang ada maka timbul ketidakadilan yang besar, barang-barang dari Timur apakah itu kopi, coklat, beras itu sampai di Jakarta dengan harga pasar di Jakarta. Jadi dipotong ongkos angkut, kalau ongkos angkut tinggi, maka pendapatan petani rendah. Barang-barang kebutuhan industri di Jawa selalu ditambah ongkos angkut untuk dikirim ke Timur," jelas dia.

Ketiga masalah tingginya biaya energi di Indonesia sehingga tak dapat bersaing dengan negara lain. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menargetkan pembangunan 35 ribu MW listrik guna memenuhi semua kebutuhan daerah. Selama ini, biaya listrik di berbagai daerah tergolong tinggi akibat mahalnya biaya diesel yang digunakan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan harga gas agar sama dengan harga di Thailand.

"Jadi kita makin tinggi gas, gas hari ini dianalisa, setidaknya mencapai harga gas yang sama dengan Thailand. Mudah-mudahan di situ kita. Karena dengan persaingan ini, maka cost harus turun," ucap JK.

Hambatan terakhir yakni masalah birokrasi sehingga menyebabkan munculnya pungutan liar (pungli). JK menyampaikan sistem birokrasi di Indonesia akan ditingkatkan dan akan mengurangi jumlah pegawai birokrat menjadi sekitar 3,5 juta orang. Pengurangan jumlah pegawai birokrat ini akan dilakukan secara alami dan bertahap.

"Itu antara lain untuk mengurangi eselonisasi. Sehingga satu surat dari dirjen empat parafnya, padahal cuma mengurangi satu paragraf saja. Maka itulah antara lain mengurangi tingkat birokrasi," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika