REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Vice President Coorporate Comunication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan disparitas harga BBM terjadi, khususnya di daerah terpencil di Papua dan Kalimantan. Wianda menjelaskan, persoalan distribusi menjadi permasalahan utama yang menyebabkan harga BBM lebih mahal di daerah terpencil.

Wianda menjelaskan, ada tiga poin utama yang menyebabkan harga distribusi lebih tinggi. Pertama, di daerah masih belum ada penyalur resmi Pertamina sehingga pasokan yang ada ditampung oleh penyalur penyalur yang memang bermitra dengan Pertamina, hal ini menyebabkan ada biaya tambahan dan pengambilan keuntungan dari penyalur tersebut.

Kedua, faktor geografis menentukan berapa biaya distribusi yang harus Pertamina keluarkan. Beberapa kabupaten di Papua dan Kalimantan hanya bisa dijangkau oleh pesawat. Hal ini menyababkan adanya biaya tambahan untuk pesawat. "Ketiga, infrastruktur BBM di sana, jadi harganya ada ongkos angkut yang perlu dicover.  Minimnya SPBU dan APMS menjadikan BBM tak bisa disimpan dan tidak bisa terdistribusi dengan baik," ujar Wianda di Gedung Dewan Pers, Ahad (23/10).

Anggota DPR RI Komisi VII, Satya Yudha menjelaskan, salah satu faktor adanya disparitas harga BBM karena banyaknya mafia yang berada di tataran bawah. Satya menjelaskan, permainan di bawah menjadikan BBM langka karena adanya penimbunan.

Persoalan in juga didukung dari beking aparat penegak hukum aparat setempat. Oknum polisi di daerah juga turut andil dalam kasus penimbunan BBM dan dijual lebih mahal.

"Hari ini adalah, fenomenanya berbeda, saat itu pola perhitungan distribusi sama, maka kita menjamin BBM satu harga, yang menjadi masalah utama malah aspek hukum, ada penimbun, karena mereka menimbun, dan menjual di situ, jadi harga ditentukan oleh supply demand," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Hitung Biaya Distribusi untuk BBM Satu Harga

Ikuti Whatsapp Channel Republika