REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Pelemahan ekonomi di Indonesia secara umum dinilai juga dipengaruhi oleh kontribusi dari konsumsi pemerintah yang menurun. Hal ini seiring dengan pemotongan belanja pemerintah pusat yang cukup besar dan lambannya belanja pemerintah daerah sehingga mempengaruhi investasi swasta di sektor riil.

“Langkah-langkah untuk menekan pungli (pungutan liar) di birokrasi saya kira sangat positif dan akan memberikan iklim usaha yang semakin baik," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id Senin (17/10) malam.

Upaya menekan pungli juga akan menurunkan biaya-biaya gelap yang membebani dunia usaha. Namun, pemerintah juga diminta tetap fokus mengoptimalkan belanja di pusat dan daerah terutama terkait proyek infrastruktur dan program padat karya. Selain itu, paket program sosial untuk rakyat miskin dan pengendalian harga-harga juga harus direalisasikan dengan baik untuk meningkatkan daya beli rakyat.

Beberapa waktu lalu survei Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kegiatan usaha kuartal IV 2016 tidak akan setinggi kuartal sebelumnya. Saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha menjelang akhir tahun diperkirakan sebesar 0,34 persen.

Terbatasnya kegiatan usaha terutama disebabkan oleh kontraksi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Perlambatan dunia usaha juga terindikasi oleh penurunan kapasitas produksi, penurunan volume produksi serta kontraksi penggunaan tenaga kerja.

Ecky memperkirakan penurunan dari sisi produksi terkait dengan masih lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini juga terlihat dari penurunan inflasi inti, yang trennya masih menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi inti 0,33 persen pada September 2016 atau menurun dari Agustus 2016 sebesar 0,36 persen yang mengindikasikan masyarakat yang masih menekan konsumsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika