REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) meminta pemerintah memperlalukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) layaknya infrastruktur energi. Ketua Umum Hiswana, Eri Purnomohadi menilai para pengusaha SPBE harus mendapat insentif yang layak.
"Sekarang Rp 300 (biaya isi ulang) LPG itu ga wajar. Sudah 10 tahun ga naik-naik," kata Ketua Eri di Jakarta, Ahad (16/10).
Ia menyebutkan bagaimana SPBE berperan mendistribusikan gas LPG ke masyarakat. Saat ini jumlahnya sekitar 500 unit di seluruh Indonesia. Untuk pembangunanannya membutuhkan dana sekitar Rp 40 hingga Rp 50 miliar. Itupun, menurut Eri kisaran harga di luar Jakarta.
"Sekarang ga kondusif, SPBE ga ada yang mau bangun, padahal itu infrastruktur energi," ujarnya.
Menurut Eri, seharusnya pemerintah menetapkan harga pengisian gas LPG Rp 600 per kilogram. Sehingga membantu ekonomi para pengusaha SPBE.
Pada kesempatan serupa Ia berharap duet Menteri dan Wakil Menteri ESDM terbaru, Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar memperhatikan permasalahan subsidi LPG. Ia menyarankan subsdi dilakukan terbuka sehingga tepat sasaran. Pemerintah menurut dia perlu mendata pihak yang layak menerima subsidi tersebut yakni keluarga miskin dan usaha mikro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika