REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jatim Tbk mencatat rasio kredit bermasalah atau NPL gross pada kuartal III 2016 mencapai 4,9 persen dan NPL nett sebesar 1,04 persen. Untuk menekan NPL ini, Bank Jatim menyasar kredit sindikasi.
Direktur Utama Bank Jatim R. Soeroso mengatakan, NPL paling tinggi yakni rata-rata berasal dari proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Apalagi pemerintah daerah yang tidak bisa melakukan penyerapan anggaran diganti dengan Surat Utang Negara (SUN), sehingga pemerintah daerah tidak punya uang kas tunai.
"Kalau dulu didrop di depan, itu kan bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD daripada Pemda, dan dapat disimpan di bank sebelum dibayarkan kepada proyek itu. Sekarang ini diganti dengan SUN sehingga keuangan Pemda menurun, dan mempengaruhi total aset kita," ujar Soeroso di Jakarta, Kamis (13/10).
Meskipun ada penurunan, menurut Soeroso dana di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) justru ada peningkatan misalnya di rumah sakit, pendidikan, dan dinas sosial setempat. Oleh karena itu, sekarang pendekatan pembiayaan Bank Jatim beralih ke pendidikan, terutama perguruan tinggi dan rumah sakit.
Selain itu, pembiayaan dengan skema sindikasi juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi NPL. Ke depan, Bank Jatim akan melakukan sindikasi dengan beberapa BPD maupun bank-bank lainnya dan diutamakan untuk proyek-proyek pembangunan di Jawa Timur.
"Karena kalau proyeknya ada di Jawa Timur, maka multiplier effect-nya besar bagi masyarakat," kata Soeroso.
Sindikasi tersebut dintaranya untuk Rumah Sakit Dr.Soetomo yang pembiayaanya mencapai Rp 1,5 triliun dan dibiayai secara bertahap. Untuk pembangunan tersebut saat ini diajukan Rp 500 miliar terlebih dahulu. Selain itu, ada juga proyek jalan tol yang nilai pembiayaannya mencapai Rp 2 triliun. Proyek jalan tol ini yakni Tol Pandakan-Malang, dan Tol Surabaya-Kertosono.
"Untuk proyek pelabuhan juga ada di Probolinggo, tapi masih proses," ujar Soeroso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika