Selasa 11 Oct 2016 19:39 WIB

Pemerintah Janjikan Studi Kelayakan Kereta Cepat Rampung Tiga Bulan

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
kereta berkecepatan tinggi
Foto: .
kereta berkecepatan tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan studi kelayakan proyek kereta kecepatan menengah atau semicepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya akan mulai dikerjakan pada 2017. Sedangkan untuk studi kelayakan yang dikerjakan oleh pihak Jepang diharapkan akan rampung dalam dua sampai tiga bulan mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, meski belum keputusan akhir siapa yang bakal menggarap proyek ini, pemerintah Indonesia memiliki intensi untuk menawarkannya kepada Jepang. Jepang diberikan kesempatan untuk membuat studi kelayakan yang runut dan detil melanjutkan studi kelayakan yang pernah dilakukan tiga tahun lalu.

"Kami menawarkan kepada Jepang,  tentunya Jepang akan memberikan proposal. Bahwasanya mereka seperti apa,  kami lakukan sebagaimana mekanisme proyek pemerintah ke pemerintah (G to G)," ujar Budi di Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (11/10).

Budi menjelaskan, dalam studi kelayakan yang pernah dilakukan pada tiga tahun lalu, proyek kereta Jakarta-Surabaya difokuskan untuk jenis kereta dengan kecepatan rendah-sedang atau kecepatan yang selama ini digunakan. Sedangkan proyek selanjutnya, jaraka Jakarta- Surabaya akan ditempuh dengan kereta semicepat. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia secara resmi sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Jepang terkait permohonan pelaksanaan studi kelayakan.

"Kami minta Jepang untuk memberikan semacam proposal apa yang dimaksud dan akan dikerjakan. Termasuk timeframe, dan lainnya. Ini kan hasil pembicaraan Jokowi dengan Abe (PM Jepang) dan ini kami tinggal tindaklanjut saja," katanya.

Nantinya, lanjut Budi, keberadaan kereta semicepat yang menghubungkan jakarta dan Surabaya otomatis akan menghapuskan lintasan sebidang. Bila semuanya lancar, maka setelah studi kelayakan akan dilakukan perencanaan, pembangunan dan nantinya akan bisa beroperasi dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

"Kami lihat proposalnya dan regulasinya seperti apa," ujar Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement