Jumat 30 Sep 2016 17:06 WIB

JK: Negara Lain Pengaruhi Merosotnya Daya Saing Indonesia

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
Foto: MGROL75
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tetap berusaha keras memperbaiki daya saing Indonesia. Hanya saja, negara lain pun berusaha keras untuk meningkatkan daya saing. Sehingga ia merasa tak heran jika laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan peringkat daya saing Indonesia merosot empat tingkat yakni dari posisi 37 menjadi posisi 41 pada tahun ini.

"Yang namanya peringkat itu tergantung banyak hal. Mungkin saja kita berusaha keras tapi negara lain lebih banyak lagi usahanya sehingga dia lebih turun kan... Kalau kita dari 30 berapa ke 40 berapa, ya itu berarti ada beberapa negara yang lebih baik dari kita. Jadi bisa saja banyak negara lain yang berusaha lebih baik lagi karena banyak negara yang mengalami kesulitan sehingga mempermudahlah usaha itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/9).

JK mengatakan, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing di antaranya yakni dengan memberikan kemudahan baik melalui aturan serta program. Kebijakan amnesty pajak, kata dia, merupakan salah satu contoh kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian tanah air. Karena itu, lanjut JK, pemerintah akan tetap mengevaluasi kekurangan dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.

"Jadi usaha kita ya kita melihat lagi apa yang, ukuran-ukuran apa yang secara internasional masih dianggap sulit di Indonesia. Itu kita pelajari lagi sehingga kita mereformasi, mereform-lah yang sulit," tambah JK.

Untuk diketahui, dalam laporan indeks daya saing WEF 2016-2017, peringkat Indonesia berada di bawah negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kendati demikan, posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Filipina, Vietnam, dan Laos.

Menurut WEF, terdapat tiga permasalahan mendasar di Indonesia yang menjadi perhatian. Yakni tingkat korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement