REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian berencana melakukan pembangunan produksi pangan dari daerah perbatasan atau terdepan. Apalagi, ini merupakan program nawacita dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut ia mengambil kebijakan mewujudkan kedaulatan pangan di seluruh pulau Indonesia. Ia menekankan untuk menggerakkan seluruh potensi sumber daya di setiap wilayah digerakkan untuk berproduksi.
"Sehingga setiap pulau mampu mencukupi pangan sendiri bahkan dapat diekspor ke negara tetangga," ujarnya dalam rapat koordinasi pangan di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (16/9).
Setiap wilayah perbatasan didorong agar mampu swasembada padi, jagung, bawang merah, cabai dan komoditas lainnya sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menghilangkan ketergantungan sumber pangan dari daerah maupun negara lain.
Dalam kesempatan tersebut Amran mencontohkan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah transmigran namun ditinggalkan. Padahal kontur tanah di sana luas dan diakui Amran cukup baik untuk pertanian.
Selama ini, untuk memenuhi kebutuhannya mereka mengambil beras dari Sulawesi Selatan. "Kebutuhannya 12 ribu ton satu tahun, setara dengan satu desa di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu," lanjut dia.
Selain Kepri, produksi pangan juga ditekankan dilakukan di beberapa wilayah perbatasan lain. Seperti diketahui Indonesia berbatasan dengan Singapura, Timor Leste, Malaysia, Filipina dan Papua Nugini serta Brunei Darussalam yang bisa dijadikan pasar ekspor Indonesia.
"Kalau kita membangun pertanian di perbatasan, tinggal 'lempar' ke negara lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika