REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi merupakan program yang sudah ada sejak zaman orde baru. Reklamasi dinilai Luhut merupakan kepentingan nasional.

Luhut mengatakan saat ini posisi tanah di Jakarta tiap tahun menurun 7,5 cm. Maka pembuatan Giant Sea Wall (GWS) menjadi sangat penting. Apalagi menurut Luhut saat ini sumber air di Jakarta semakin berkurang, jika bendungan tersebut jadi, dari hasil penelitian, dua meter dibawah air asin sisanya diatas bisa menjadi air minum.

"Ini kepentingan nasional, karena kalau tidak dilanjutkan sayang. Ini konsep sudah dibuat dari jaman pak Harto itu. Lagipula, kalau GSW dibuat ini bisa memompa air minum 45 meter kubik per detik atau setara dengan 40 persen kebutuhan air minum kita," ujar Luhut saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (14/9).

Ketiga, menurutnya Reklamasi kemudian bisa menghindari air rob. Kalau ada masalah di PLN menurutnya hal tersebut bisa dikaji melalui rekayasa enginering. Temperatur air menurutnya bisa dipertahankan antara 30 hinga 39 derajat.

Luhut lebih lanjut menyampaikan sudah ada beberapa kajian yang menjadi landasan mengapa reklamasi dirasa perlu dilanjutkan. Luhut mengatakan ada kajian dari PLN, BPPT dan KLHK yang menjadi pegangan bahwa reklamasi bisa dilanjutkan.

Disisi lain, Bappenas sedang melakukan penelitian terkait reklamasi ini. Ada penelitian NCICD yang bisa menjadi landasan bagi reklamasi ini.

"Bappenas memang sedang buat kajain, tapi ini dari PLN, BPPT sudah cukup. Kajian pada 2014 dibawah pak Chairul Tanjung juga sudah dilakukan. Maka ini sebenarnya sudah ada ground breaking-nya," ujar Luhut.

Ia melihat, persoalan reklamasi ini banyak bumbu bumbu politik yang mengakibatkan persoalan menjadi giduh. Luhut berjanji bahwa pihaknya akan membuka apa yang menjadi landasan dan kajian tersebut.

"Kita akan buka, ngapain bohongin rakyat, segera akan kita buka, pelan pelan. Itu kan dokumen publik bisa diakses kok," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika