REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perbankan diharapkan dapat membuat kebijakan yang ikut mendorong bergeraknya usaha masyarakat terutama usaha mikro. Untuk itu perlu disusun model bisnis dan visi misi perbankan yang tepat arah dalam menyasar semua lapisan masyarakat, agar mereka mudah dalam mengakses layanan keuangan.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Muhammad Syafii Antonio mengatakan, kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan dan keuangan, ikut mendongkrak tumbuhnya perekonomian Indonesia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang sudah menyusun peta arah kebijakan keuangan harus menyamakan visi misi agar saling menguatkan saat menetapkan kebijakan keuangan.
"Kalau arahnya sudah sama, kebijakan keuangan saling menguatkan yang berpihak untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat, maka diharapakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat menurun," tutur Syafii melalui siaran pers, Sabtu (27/8).
Dia mengusulkan agar kebijakan pembiayaan dan keuangan nantinya banyak mengarah ke tingkat usaha mikro dan pedesaan. Nantinya dengan begitu, kata Syafii, mampu membuat koperasi menggeliat dan pendapatan keuangan di desa meningkat.
"Teknologi juga semakin berkembang sebab ditunjang dengan akses kemudahan permodalan. Begitu juga bank bisa mengalokasikan sekurangnya 5 persen untuk arah pendidikan kejuruan sebab banyak masyarakat kita yang masih mengenyam pendidikan formil hanya sampai tingkat SMA, bahkan SMP," ungkapnya.
Syafii juga ingin nantinya bila muncul kebijakan keuangan yang digodok OJK dan BI, jangan sampai justru mematikan industri keuangan di bawahnya. Menurutnya, industri jasa keuangan dan perbankan harus sama-sama saling tumbuh.
Menyangkut kategori bank konvensional dan syariah, Syafii meminta agar keduanya sama-sama dibuat kebijakan untuk bisa memperoleh keuntungan dan berkembang. "Jangan hanya terfokus pada pengembangan bank konvensional, namun bank syariah berjalan lambat," ujar Syafii.
Mengenai sistem Financial Technology (Fintech) yang saat ini tengah dikembangkan, Syafii berharap agar fintech tidak diberlakukan dengan kebijakan yang berat, seperti diterapkan ke model Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika