REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berencana mengundang investor untuk berinvestasi di lahan gambut dalam upaya membantu restorasi gambut dan menciptakan peluang bisnis baru.
"Kami selama enam bulan terakhir berdiskusi bersama investor terutama dari luar negeri, saya berani mengatakan bahwa minat investor luar negeri sangat tinggi untuk membantu pekerjaan restorasi dan mereka bekerja memberikan restorasi bukan hanya hibah," kata Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead di Jakarta, Rabu (24/8).
Nazir bersama Sekretaris BRG Hartono Prawiratmadja bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan kegiatan restorasi gambut terutama dilihat dari sisi investasi dan bisnis. "Pak JK memberikan arahan bagaimana cara menjual program restorasi gambut kepada investor internasional. Nanti kita presentasikan di New York agar segera dapat dari investor," katanya seraya menambahkan akhir September Wapres akan ke New York menghadiri sidang umum PBB.
Pada kesempatan itu, lanjut Nazir, akan dilakukan pembicaraan bersama para investor terkait program restorasi gambut dan mengundang mereka untuk berinvestasi. Dia menjelaskan, bentuk investasi yang ditawarkan bisa berupa perkebunan terutama tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di lahan gambut seperti nenas, sagu, sorgum, juga peternakan.
Disamping itu pemerintah juga akan menyiapkan paket kebijakan terkait izin yang mudah dan cepat. Nilai investasi yang diharapkan setelah dihitung diperkirakan butuh Rp 20 juta per hektare.
Saat ini terdapat enam juta hektare lahan gambut yang rusak, sementara diperkirakan pemerintah hanya bisa merestorasi satu juta hektare. Selebihnya diharapkan dari perusahaan, hibah maupun investor.
"Kalau ditambah dengan sekat kanal mungkin ditambah Rp 6 jutaan per hektare," kata Sekretaris BRG Hartono Prawiratmadja.
Sekat kanal mengcover hingga 50 hektare, tergantung ukuran juga kerapatan. Sekat dibangun jika lahan semakin curam, maka sekatnya harus makin banyak, agar air yang ada di kanal bisa membasahi gambut.
Dia mengatakan, penawaran investasi di lahan gambut yang rusak tersebut akan dimulai tahun ini. BRG akan menawarkan baik di lahan gambut yang sudah berizin maupun yang belum berizin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika