REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta pelayan perizinan yang berada di beberapa kementerian ditarik dan dijadikan satu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya minta sekali lagi pada seluruh kementerian pada bagian penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan BKPM, mulai ditarik saja agar kecepatan lebih cepat lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas evaluasi kinerja dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Presiden, dengan dijadikan satu maka investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian dalam mendapatkan izin penanaman modal. "Saya ingin PTSP ini benar-benar satu pintu dan benar-benar memberikan pelayanan yang tepat dan betul-betul terpadu, terintegrasi," kata Jokowi.

Presiden mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan ditopang oleh investasi.

Untuk itu, Presiden meminta PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan dan pembenahan, utamanya kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi. "PTSP bukan semata-mata loket yang berada di satu lokasi, tetapi kalau masih menunggu lama, untuk apa," kata Jokowi.

Presiden mengharapkan semua yang berhubungan dengan penanaman modal harus dilihat dan harus ada standardisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan berkoordinasi antara pusat dan daerah.

"Saya harapkan terus monitoring pengawalan terhadap proses-proses investasi dan benar-benar dilakukan diidentifikasi dicarikan solusi sehingga tidak ada investor kesulitan saat proses perijinan," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika