REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain berusaha memperbaiki angka pertumbuhan perekonomian, pemerintah juga akan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan dirasakan jika kesejahteraan tidak tercapai.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu agenda prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 adalah memperbaiki distribusi pendapatan dengan perhatian utama pada peningkatan pendapatan penduduk 40 persen ekonomi terbawah.
"Perbaikan pendapatan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan lebih merata," kata Bambang dalam konferensi pers, Selasa (16/8).
Pada 2017, lanjut Bambang, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 5,3-5,6 persen dari 5,7 persen di 2016. Sementara tingkat kemiskinan turun ke angka 9,5-10,5 persen dari 10,6 persen. Namun Keinginan ini tidak mudah karena kondisi perekonomian domestik yang masih lesu dan berdampak pada daya serap tenaga kerja.
Melemahnya harga dan permintaan komoditas internasional terlihat dari menurunnya perekonomian daerah-daerah yang berbasis komoditas. Untuk mengatisipasi persoalan ini, pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan guna mendorong penciptaan lapangan kerja pada 2017.
Pembangunan infrastruktur yang lebih luas menjadi salah satu contoh upaya pemerintah. Melalui penyediaan anggaran infrastruktur, baik melalui APBN maupun BUMN dan pihak swasta. Dalam jangka pendek program ini diyakini bisa menciptakan kesempatan kerja, dan dalam jangka panjang meningkatkan kapasitas perekonomian.
Pemerintah juga akan meningkatkan investasi industri padat karya. Dengan perbaikan iklim investai yang diberikan melalui 12 paket kebijakan ekonomi, maka pertumbuhan industri padat karya bisa semakin baik. Hasilnya, akan banyak tenaga kerja yang terserap dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Perbaikan tenaga kerja dengan keahlian khusus sesuai dengan permintaan industri dan investor juga menjadi prioritas pemerintah tahun depan. Melalui pendidikan vokasi dan keahlian tenaga kerja pada 1,1 juta tenaga kerja diharap mampu memperbaiki kinerja industri dalam negeri," kata Bambang.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, program APBN secara langsung ditunjukan untuk menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas. Pada 2017, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa lebih besar kepada seluruh desa di Indonesia.
Pemanfaatan dana ini sebesar-sebesarnya untuk melayani masyarakat. Program daerah seperti pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasaran di pedesaan diharap memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan meningkatkan perekonomian.
Sama halnya dengan anggaran transfer daerah yang juga mengalami peningkatan, pembangunan dana transfer ini disesuaikan dengan program prioritas kebutuhan daerah masing-masing. Peningkatan anggaran ini diyakini bisa mendorong pembangunan sehingga laju ekonomi di daerah juga meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika