REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional.
"Saya mengimbau kepada perbankan stakeholder (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/8).
Menteri Susi menjabarkan bahwa dukungan perbankan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor perikanan penting untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan Indonesia. Apalagi, ujar dia, pihaknya juga ingin memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia.
"Kami akan hitung masing-masing daya dukung WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) untuk industri perikanan. Jadi tidak sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa begitu," katanya.
Untuk itu, Menteri Susi juga mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mempermudah semua persyaratan dalam mengurus perizinan.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pendampingan usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah jangan dititikberatkan pada program kredit perbankan yang berarti berlandaskan utang.
"Di dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, negara diwajibkan untuk menyediakan permodalan kepada nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT (gross ton). Pendampingan usaha yang dimaksud harus berakar dari semangat bukan utang," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, di Jakarta (11/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika