REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat mandat khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Sri mengatakan, ada dua langkah yang akan dilakukannya untuk memastikan program ini dapat berhasil.
Pertama, ia akan memastikan personil dan organisasi siap untuk melaksanakan program tersebut. Dia akan menugaskan para petugas pajak yang betul-betul paham mengenai peraturan dan juga pandai menjelaskan terkait pengampunan pajak. Uang tak kalah penting adalah petugas pajak harus benar-benar bisa melayani para calon peserta pengampunan pajak agar unsur kepercayaan dapat terbangun.
"Mereka juga harus jujur, tidak boleh punya konflik kepentingan. Harus bisa menumbuhkan rasa kepercayaan tersebut," kata Sri seusai menghadiri pengarahan program amnesti pajak oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7).
(Baca juga: Sri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan Pemerintah)
Langkah kedua, Sri akan mempercepat penyelesaian peraturan-peraturan-peraturan pelaksana program pengampunan pajak. Sehingga, segala macam bentuk layanan dan fasilitas yang ditawarkan dapat dijalankan secara menyeluruh.
"Jangan sampai kita sudah menjelaskan, ternyata ada peraturan yang belum selesai atau belum disiapkan," ujar Sri.
Sri juga akan mengupayakan agar wajib pajak mau mengikuti amnesti pajak pada periode pertama ini yakni Juli-September 2016. Caranya, kata dia, dengan terus membangun kepercayaan dan kenyamanan kepada wajib pajak.
"Program ini bisa sukses kalau kita mampu membangun sistem pajak yang baik," ujar Sri.