REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbikan pemerintah dinilai masih belum ada memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyatakan merujuk pada tujuan paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah, yakni peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing nasional, maka evaluasi Indef fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal tiga 2015, pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan pada kuartal empat 2015 pertumbuhan ekonomi sudah kembali menyentuh angka lima persen.
''Pada triwulan satu 2016, pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh di bawah lima persen. Artinya, 10 paket kebihakan ekonomi pemerintah sampai kuartal satu 2016 tidak punya efek mendongkrak ekonomi,'' kata Enny usai Kajian Tengah Tahun Indef: Evaluasi 12 Paket Kebijakan Pemerintah, Rabu (27/7).
Untuk target peningkatan produktivitas nasional, yang diukur adalah peningkatan investasi. Pada kuartal satu 2016, investasi fisik naik 5,5 persen. Komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur terlihat, tapi target meningkatkan kinerja sektor riil justru minus dua persen di kuartal satu 2016.
Menurut Enny, kalau pemerintah sudah memberi aneka kemudahan dan keistimewaan atas sektor yang diharapkan memberi pertumbuhan tapi faktanya tidak, maka harus ada evaluasi. ''Bagaimana mungkin kemudahan yang ada malah menurunkan investasi? Jadi yang penting sekarang adalah adanya fokus kebijakan,'' ungkap Enny.
Semua kebijakan pemerintah harus pula mendapat respon sama dengan industri. Karena itu, kebijakan harus dikomunikasikan agar diketahui persoalan paling krusial yang dihadapi dunia usaha agar memberi dampak kongkret.
Indef melihat geliat sektor prioritas juga masih terbatas sehingga meski ada gerakan, dampaknya tidak signifikan karena tidak berdampak pada sektor strategis. Sektor industri dan pertanian masuk dalam sektor prioritas. Lemahnya kedua sektor ini berdampak pada pengurangan lapangan kerja sehingga terjadi PHK. ''Data-data pendukung menunjukkan PHK masif terjadi. Ini karena pemerintah tidak fokus pada 12 paket,'' kata Enny.
Komitmen pemerintah atas pembangunan infrastruktur luar biasa. Tapi sampai Juni 2016, Indef mengamati penyerapan belanja modal pemerintah per Mei-Juni masih di kisaran 15 persen. Lambatnya penyerapan ini menyebabkan beberapa rencana strategis terhambat.
''Pun penyediaan energi bagi industri. Infrastruktur dan energi itu satu kesatuan. Kalau keduanya tidak ada, komitmen investasi sulit direalisasikan,'' ujar Enny.
Sektor prioritas lainnya, sektor pertanian, Enny lihat juga menghadapi kendala besar. Dua tahun terakhir, gejolak harga pangan luar biasa. Faktor pembentuk harga hanya permintaan dan pasokan.
Permintaan pangan pasti terus tumbuh. Dalam persoalan pangan, Indef melihat pangkalnya ada pada pasokan. ''Mentan yakin beberapa komoditas swadembada dan bisa ekspor, tapi harga naik. Ini tidak mungkin, tidak ada hukum ekonomi dimanapun produski surplus tapi harga naik, sekalipun ada mafia. Mafia itu implikasi. Kalau mafia disebut jadi sumber masalah, maka itu hanya cari kambing hitam,'' tutur Enny.
Pertanian sangat butuh perhatian karena saat ada fluktuasi harga pangan, seberapun rendah inflasi tapi harga bahan pangan mahal, daya beli masyarakat akan turun karena fokus daya beli rakyat Indonesia baru bisa mencapai pangan. Jika pangan bermasalah, maka masyarakat tidak punya alokasi belanja di luar pangan. Ini yang disebut penurunan daya beli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
