REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan Program Amnesti Pajak yang dikawal oleh para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan.

"Kepada segenap jajaran pegawai pajak, semoga 'tax amnesty' bisa sukses," kata Bambang dalam acara serah terima jabatan menteri keuangan, di Jakarta, Rabu (27/7).

Dalam masa jabatan sebagai menteri keuangan, Bambang berperan besar dalam mengawal pembentukan UU Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk repatriasi modal maupun deklarasi aset pada wajib pajak.

Tujuan Program Amnesti Pajak tersebut, selain untuk menambah penerimaan pajak, juga untuk memperbaiki data basis pajak serta mengembalikan modal dari luar negeri untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Program yang telah berjalan sejak 1 Juli 2016 ini direncanakan berlangsung selama sembilan bulan atau hingga 31 Maret 2017.

Bambang yang digeser ke posisi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas juga mengharapkan tetap bisa menjaga koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan APBN bagi kemakmuran rakyat.

"Saya yakin kerja sama ini bisa lebih baik, dengan Bappenas membuat rancangannya termasuk belanja prioritas, 'money follow program' dan Kemenkeu mengeksekusi dengan baik serta mendorong kementerian dan lembaga tidak hanya cepat, namun juga tepat sasaran dan efisien," katanya pula.

Ia mengharapkan Sri Mulyani Indrawati bisa mengemban tugas dan amanah sebagai Menteri Keuangan yang baru dalam menghadapi tantangan perekonomian global makin beragam dan diproyeksikan belum berubah dalam waktu dekat.

"Saya berharap kondisi keuangan negara dan makro ekonomi dapat lebih baik, denyut ekonomi semakin kencang dan APBN semakin berkualitas, karena tahun-tahun ini dan ke depan dari sisi global tidak ada hal-hal yang melegakan," kata Bambang.

Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja sejak Oktober 2014 hingga Juli 2016 atau menjabat sekitar 21 bulan.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini menggeser posisi Sofyan Djalil yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bambang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini merupakan alumnus FE UI Jurusan Studi Pembangunan pada 1990 serta memperoleh gelar Master (MSc) pada 1995 untuk Jurusan Urban Planning dan Doktor (PhD) pada 1997 untuk Jurusan Regional Science dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika