REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan direvisi. Amran ingin UU tersebut direvisi agar pemerintah bisa mengimpor sapi siap potong.
Amran menjelaskan, UU tersebut melarang importasi sapi siap potong. Sapi yang boleh diimpor hanyalah sapi bakalan atau sapi yang harus digemukkan terlebih dahulu sebelum dipotong.
Awalnya, kata Amran, UU tersebut dibuat agar harga daging sapi lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat. Karena harga sapi bakalan lebih murah dari sapi siap potong. Selain itu juga agar membuka lapangan kerja sehingga ada nilai tambah bagi masyarakat.
"Tetapi yang terjadi terbalik. Makanya kami usulkan UU ini direvisi," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/7).
Importasi sapi siap potong memang tidak diperbolehkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014. Dalam pasal 36 B ayat 2 disebutkan, pemasukan ternak atau kegiatan impor hanya diperbolehkan untuk sapi bakalan.
Selain ingin merevisi UU, Amran juga akan mencabut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) mengenai larangan impor daging secondary cut atau jeroan.
"Paling lambat aturannya besok kami cabut. Jadi, daging impor secondary cut bisa masuk ke pasar nanti," kata Amran.
Amran mengaku sudah melakukan pertemuan dengan tujuh importir besar terkait kebijakan impor daging secondary cut. Dia mengatakan, para importir tersebut siap menjual daging tersebut dengan harga di bawah Rp 80 ribu per kg.
Daging-daging tersebut diimpor hanya untuk area Jabodetabek yang memang kebutuhannya terhadap daging sapi sangat tinggi. Sedangkan untuk daerah lain seperti NTB dan NTT tidak akan dimasuki daging impor ini karena di sana banyak peternak sapi lokal. "Prioritas Jabodetabek," kata Amran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
