REPUBLIKA.CO.ID, FILIPINA — Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui penyaluran pinjaman 500 juta dolar AS kepada Indonesia.
Persetujuan pinjaman ini dilakukan setelah dijalankannya berbagai reformasi kebijakan untuk mengurangi hambatan investasi dan mendorong kerjasama publik-swasta (public-private partnership), yang diperlukan guna merangsang pengembangan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur.
Pinjaman tersebut, yang merupakan pinjaman kedua ADB di bawah Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping up Investments for Growth Acceleration Program), akan dilengkapi dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara 224,6 juta dolar AS dari KfW Bankengruppe, Jerman. Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai 245 juta dolar AS.
"Indonesia sudah mengambil sejumlah langkah penting dalam meningkatkan iklim investasi, termasuk mencabut penghambat Kerjasama Publik-Swasta dan memangkas kerumitan peraturan," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Steven Tabor, dalam pernyataan resminya pada Selasa (28/6).
Baca: Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak Indonesia
Menurut Steven, terbitnya dua belas paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi.
Peraturan yang memberatkan, serta biaya tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha, lanjut Steven, telah menghambat investasi baru dan mengakibatkan Indonesia hanya berada di peringkat 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tahun 2016 tentang kemudahan menjalankan usaha. Peringkat ini jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan yang sama.
Rabin Hattari, ekonom di Departemen Asia Tenggara ADB mengatakan, Indonesia perlu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, agar bisa kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif.
"Investasi swasta berperan sangat penting untuk mendorong perekonomian yang kuat dan lebih terdiversifikasi," ujar Rabin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika