Senin 27 Jun 2016 13:03 WIB

Pemerintah akan Kurangi Jumlah Industri Prioritas

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Menteri Perindustrian Saleh Husin
Foto: Antara/Ampelsa
Menteri Perindustrian Saleh Husin

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perindustrian bakal mengerucutkan pembangunan industri yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar industri yang dibangun lebih spesifik dengan kebutuhan dalam negeri sekarang.

Menteri Perindustrian Saleh Husein mengatakan, pemerintah telah memiliki peta jalan untuk membangun 10 industri prioritas sesuai rencana strategis 2015-2019. Namun peta jalan ini dianggap terlalu meluas. Untuk itu pemerintah kembali akan mengerucutkan industri apa saja dari 10 industri prioritas yang bisa dibangun terlebih dahulu.

"Di Kemenperin juga ada 10 industri prioritas yang ingin dikembangkan, tentu ini mau dikerucutkan, mau diperkecil lagi. Kita ingin industri hilirisasi terus dikembangkan agar dapat nilai tambah yang besar," kata Saleh Husei usai melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/6).

Saleh mengatakan, untuk pengembangan industri logam yang saat ini besar oleh PT Krakatau Steel, pemerintah akan memfokuskan dan mendahulukan industri otomotif dan permesinan. Industri ini dinilai penting karena pertumbuhan otomotif di Indonesia masih memiliki pasar yang luas. Menurutnya, hal itu kurang ditunjang dengan industri otomotif yang memproduksi onderdil kendaraan. Hal tersebut membuat Indonesia masih banyak melakukan impor onderdil untuk otomotif.

Selain itu, kata Saleh, untuk industri farmasi juga akan dikerucutkan untuk membangun industri farmasi yang lebih terfokus dalam memproduksi bahan farmasi yang khusus memproduksi bahan baku. Sebab selama ini farmasi juga menjadi kebutuhan yang sangat serius tapi kebutuhan ini justru masih mengandalkan produk dari luar negeri.

Dalam industri agro, pemerintah juga akan lebih fokus pada beberapa agro yang selama ini banyak didapat dari negara lain seperti gula dan garam yang selama ini sangat dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman.

"Gula ini yang harus duduk bersama dengan Kementan (Kementerian Pertanian) dan BUMN. Karena industri ini butuh lahan yang bisa dikembangkan. Apalagi untuk di luar Jawa kan pengembangan industri harus ada lahan yang flat (rata)," ujar Saleh.

Setelah ada industri apa saja yang akan difokuskan terlebih dahulu dari 10 prioritas Industri, pemerintah kemudian menyiapkan insentif yang mungkin berbeda. Insentif ini bisa berupa tax holiday atau insentif lain yang bisa membuat investor lebih tertarik mendirikan industri tersebut.

Untuk pembangunan di luar pulau Jawa, Saleh juga mengisyaratkan bahwa pihaknya akan memberikan insentif yang lebih baik ketimbang pembangunan industri di pulau Jawa.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis menuturkan, pihaknya sudah pasti akan mendukung semua perkembangan industri yang dipersiapkan oleh Kemenperin maupun kementerian lainnya. Untuk perkembangan industri yang telah dikerucutkan, BKPM akan memberikan insentif khusus, apalagi kalau pembangunan industri tersebut bisa dilakukan di luar Jawa.

"Kita masih tunggu arahan dari pak Menteri. Intinya kita akan berikan kemudahan juga," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement