REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN 2016, yang jika tidak bisa segera diatasi dan dicarikan solusi, sangat bisa menyebabkan Indonesia mengalami kegagalan fiskal.
"Partai Demokrat berpendapat jika pemerintah tidak mengubah asumsi dan target ekonomi menjadi lebih realistis, maka Indonesia akan mengalami gagal fiskal di tahun 2016," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ikhsan Modjo.
Ikhsan menjelaskan yang dimaksud dengan gagal fiskal adalah ketika defisit melebihi 3 persen dari PDB dan rasio hutang melebihi 60 persen sebagaimana diatur oleh UU Keuangan No. 17 tahun 2003.
Ia melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen tidak tercapai pada APBN-P 2015. Karena kenyataannya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 4,8 persen.
Selain itu, kata dia, hingga Juni 2016, target penerimaan pajak baru 27,69 persen dari target. Dalam hitung-hitungannya, sampai Mei 2016, defisit sudah mencapai 69,3 persen dari target atau Rp 189,2 triliun.
"Berdasarkan simulasi, defisit bisa mencapai Rp 500 triliun pada Desember 2016 atau 4,1% dari PDB. Menurut Bank Indonesia, pemerintah akan mendapatkan dana dari pengampunan pajak maksimal sebesar Rp 60 triliun sedangkan asumsi pemerintah adalah sebesar Rp 165 triliun," ujarnya.
Ekonom itu mengatakan, oleh karena itu Partai Demokrat menawarkan sejumlah solusi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus membuat asumsi dan target ekonomi yang realistis.
"Pemerintah harus disiplin fiskal sesuai ketentuan Undang-undang tentang Keuangan bahwa mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan rasio hutang di bawah 60%," katanya lagi.
Kemudian pemerintah harus membuat prioritas dengan memotong anggaran yang tidak sensitif terhadap penambahan pekerjaan. Melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur karena APBN tidak sanggup membiayai keseluruhan biaya pembangunan infrastruktur.
Pemerintah, ia melanjutkan, harus menggerakkan sektor swasta dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berdampak cepat. Segera membuat kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat karena perekonomian kita ditopang oleh konsumsi domestik sampai 56% dari PDB.
"Ini sejumlah pandangan Demokrat tentang kondisi keuangan negara saat ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
