REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasang target untuk merampungkan empat unit fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral tambang atau smelter sampai akhir tahun 2016. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan, keempat smelter tersebut masing-masing untuk mineral tambang jenis nikel, timbal, besi, dan alumina.
Pemerintah mencatat, penambahan smelter ini menambah jumlah fasilitas pemurnian yang sebelumnya telah beroperasi sebanyak 23 unit. Bila target hingga akhir tahun tercapai, maka bakal ada 27 unit smelter yang beroperasi yang terdiri dari 8 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter mangan, 11 smelter zirkon, 1 smelter timbal dan seng, 2 smelter kaolin, dan 2 smelter zeolit.
Secara rinci, Sujamiko menjelaskan bahwa keempat unit smelter yang akan rampung tahun ini di antaranya dioperasikan oleh Well Harvest Mining (WHM) di Ketapang, Kalimantan Barat untuk komoditas alumina. WHM disebut berinvestasi sebesar Rp 1,1 triliun untuk membangun smelter dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta ton smelter grade alumina per tahun.
Selain itu smelter untuk bijih besi dibangun oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di Sebuku, Kalimantan Selatan dengan nilai investasi sebesar 170 juta dolar AS. Smelter ini akan memproduksi 1,7 juta sponge iron per tahun. Smelter untuk logam timbal dibangun oleh PT Kapus Prima Citra di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 6,2 juta dolar AS dan kapasitas produksi sebesar 18 ribu ton logam timbal per tahun.
Smelter keempat dibangun untuk mengolah bijih nikel menjadi ferronikel oleh PT First Pacific Mining di Halmahera Tengah, Maluku. Nantinya fasilitas pemurnian dengan investasi 200 juta dolar AS ini akan memproduksi 30 ribu ferronikel per tahun.
"Untuk smelter di Ketapang sudah sudah mulai produksi, sudah soft opening," kata Sujatmiko, Rabu (15/6).
Ketua Asosiasi Smelter Indonesia R Sukhyar menilai progres pembangunan smelter di Indonesia yang sudah mencapai 23 unit saat ini merupakan sinyal yang baik bagi industri pemurnian mineral tambang. Ia menyebutkan, pemerintah harus jalan terus dengan kebijakan larangan ekspor bagi mineral mentah. Alasannya, pemurnian di dalam negeri memberikan nilai tambah yang banyak. Selain itu, pemerintah juga diminta memangkas perizinan untuk memudahkan investor ikut menggarap smeletr ke depannya.
"Bagus. Itu dari sisi produksi ya. Tetapi kita tidak melihat prosesnya. Kenapa kita lupa lihat, kalau mereka datang ke Indonesia. Listrik nya, dam infrastruktur belum tersedia. Padahal kompetensi mereka bangun smelter bukan bangun infrastruktur listrik. Oleh karenanya mereka harus tarik investasi yang lebih besar bangun pelabuhan dan jalan. Tapi saya kira kendala itu bisa diterobos lah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika