REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pengurangan belanja di tiap kementerian dan lembaga tak akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh pemangkasan anggaran.

"Itu kan pertumbuhan ekonomi tidak hanya karena anggaran. Anggaran ini penting, tapi bukan hanya itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6).

Ia menerangkan, penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor dan industri di tanah air, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi inipun mempengaruhi penurunan konsumsi masyarakat.

"Kalau ekspor turun, kalau industri menurun dia punya produksi, atau pendapatan masyarakat berkurang, atau harga batu bara tetap begini, sawit begini. Itu juga menimbulkan atau mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi menurun. Jadi bukan hanya APBN," kata dia.

JK mengatakan, pemerintah hanya akan mengurangi belanja negara yang bukan menjadi prioritas. Ia juga menegaskan, pemerintah telah meminta seluruh kementerian untuk berhemat dalam membelanjakan anggaran rutin, seperti anggaran rapat, seminar, serta lainnya yang dinilai tak menjadi prioritas.

Namun, ia juga mengatakan belanja pembelian barang juga dapat dikurangi jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.

"Kalau memang terpaksa anggaran yang pembelian barang dikurangi. Ini antara menyesuaikan diri dengan UU, jangan lupa itu, harus itu. Kalau ndak, walaupun ada kontraknya tapi tidak bisa dibayar bagaimana, lebih susah lagi. Ini bukan situasi yang gampang," kata JK.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk merevisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2016 dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pertumbuhan ekonomi 2016 lebih realistis pada kisaran 5,1 persen setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih melambat pada tahun ini.

Ia juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 2016 dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tidak bisa tumbuh lebih dari lima persen akibat pelemahan daya beli masyarakat yang telah terlihat sejak awal tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika