REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kementerian dan lembaga (K/L) terus memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Jokowi menegaskan, laporan keuangan yang baik merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6), Jokowi mendapati masih ada empat K/L yang laporan keuangannya mendapat opini 'tidak menyatakan pendapat' atau disclaimer dari BPK. Meskipun jumlahnya berkurang karena tahun lalu ada tujuh K/L yang mendapat opini disclaimer, Jokowi mengingatkan agar keempat K/L tersebut untuk berbenah.
"Empat K/L itu adalah Kemensos, Kemenpora, TVRI, Komnasham. Ini saya sebutkan supaya tahun depan tidak mengulanginya lagi, harus menjadi catatan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, laporan yang diberikan BPK harus dijadikan momentum untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Ia menilai ini penting supaya APBN benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga berbenah, mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-sebaiknya. Jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat," kata Jokowi.
Berdasarkan laporan BPK, ada 56 K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian 26 K/L memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Adapun yang mendapat opini disclaimer sebanyak empat K/L.
Ikuti Whatsapp Channel Republika