REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai lonjakan harga komoditas pangan di pasar anomali. Oleh karena itu, menngenai rencana kebijakan impor bawang merah yang dilakukan pemerintah pusat, ia menilai hal tersebut ganjil dan tidak solutif.
"Permintaan kebutuhan di Ramadhan untuk pangan dasar tidak terlalu melonjak. Kabarnya, petani sedang panen, impor pun tidak menjamin harga bawang akan turun," kata pengurus YLKI Husna Zahir kepada Republika, Selasa (31/5).
Alih-alih menjadi solusi, kata Husna, kebijakan impor bawang merah justru malah menekan petani bawang nasional. Konsumen, lanjut dia, sebenarnya telah terbiasa menghadapi lonjakan harga pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Meskipun permintaan pangan dasar tidak melonjak signifikan, konsumen masih bingung akan penyebab sebenarnya dalang lonjakan harga. Pada 2016 lebih merepotkan karena kenaikan harga pangan dasar seperti beras, daging, dan bawang merah terjadi serempak.
Agenda pengendalian harga juga setiap tahun dilontarkan pemerintah dan terkadang diiringi kegiatan impor. Namun, hingga kini ia tak melihat adanya aksi nyata yang solutif untuk pengendalian harga. "Kita relistis saja, upaya-upaya pengendalian yang kabarnya sudah dilakukan tapi harga tetap mahal, percuma," ujarnya.
Ia lantas mempertanyakan kemampuan pemerintah melakukan agenda pengendalian harga. Konsumen menginginkan konsep-konsep dan agenda koordinasi yang sehari-hari dipamerkan pemerintah terealisasi nyata dalam bentuk harga-harga pangan di pasar yang stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
