REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menindaklanjuti keinginan Presiden Joko Widodo dalam menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80 ribu per kilogram sebelum Lebaran dengan sejumlah strategi. Di antaranya yakni membangun kerja sama antarindustri daging dalam negeri dengan negara pemasok yakni Australia.

"Bisa harga daging turun sebelum Lebaran, tapi daging impor," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Muladno, di Jakarta, Selasa (24/5). Harga daging Rp 80 ribu per kilogram yang dimaksud Presiden, kata dia, merupakan harga rata-rata, bukan harga daging paha belakang yang saat ini harganya paling mahal.

Dalam perhitungan Kementerian Perdagangan (Kemendag), saat ini harga rata-rata daging sapi Rp 112 ribu per kilogram. Ia terdiri dari karkas, secondary cut, dan bagian-bagian sapi lainnya dari mulai yang termahal hingga yang termurah. "Presiden ingin harga rata-ratanya Rp 80 ribu," ujarnya.

Muladno tidak berencana menggandeng para pedagang di pasar dalam mewujudkan ambisi tersebut. Sebab pedagang mengambil margin di atas margin industri. Pedagang juga memiliki rantai pasok yang lebih panjang.

Sementara pola distribusi antarindustri lebih sederhana. Selain itu, harga daging akan bisa murah dengan menekan harga bobot sapi hidup per kilogramnya ketika bernegosiasi dengan negara pengekspor.

Harga daging yang nantinya bisa ditekan harganya adalah daging impor. "Nanti kita lihat saja, diupayakan harga daging sapi impor rata-rata tidak lebih dari Rp 90 ribu per kilogram sebelum Lebaran," ujarnya.

Di sisi lain, Kementan juga masih mengawal pelaksanaan impor daging beku berupa secondary cut dan karkas oleh PT Berdikari. Saat ini, kata dia,  perizinan sudah selesai. Tapi belum ada satu potong daging pun yang sampai ke Tanah Air.

PT Berdikari masih mencari partner yang akan memasok daging ke dalam negeri. "Kita dukung terus, kalau sudah ketemu partnernya, tinggal kirim, semoga bisa sampai sebelum Ramadhan," tuturnya.

Baca juga: Pasokan Daging dan Gula Ramadhan akan Dipenuhi Lewat Impor

Ikuti Whatsapp Channel Republika