REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog diminta jeli ketika nantinya melaksanakan penyerapan jagung, baik dari petani maupun lewat jalur impor. Terutama dalam hal kelengkapan data. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menekankan, data berperan dalam proses identifikasi kebutuhan dan terkait sektor lain.

"Kesalahan data membuat kekacauan pangan dan gejolak harga yang merugikan rakyat," kata dia melalui siaran pers, Sabtu (22/5). 

Data juga akan berkaitan dengan cara impor yang akan dilakukan Bulog. Selama ini, jagung dan kedelai merupakan dua komoditas stategis untuk pakan ternak dan pangan olahan lain.

Ketika kegiatan penyerapan dilakukan tanpa data yang akurat, stabilitas pangan dalam negeri akan goyah dan sama sekali tidak efektif memberantas kelompok yang disebut mafia. Said menyebut, Bulog harus melihat data dari tahun ke tahun, pun memperhatikan skema produksi dan jumlah kebutuhan di masing-masing tahun. 

"Nanti ketahuan kekurangan berapa dan komoditas apa yang mau dihentikan impornya atau ditambahkan," katanya.

Melandasi kegiatan penyerapan berdasarkan data yang valid juga mencegah terjadi kolaps atau demonstrasi di masyarakat dan peternak. Ia lantas menyinggung kejadian demonstasi peternak Jawa Timur beberapa waktu lalu akibat harga jagung yang melambung. 

Said juga meminta Bulog menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) terlebih dahulu sebelum melaksanakan impor. Jika dua hal tersebut tidak disiapkan dengan matang, maka akan sangat merepotkan peternak kecil dan pangan olahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika