REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data tunggal untuk kebijakan pemerintah dinilai merupakan langkah baik. Pengamat Perekonomian Ina Primiana mengatakan, untuk pengambilan kebijakan, pemerintah jangan sampai mempunyai terlalu banyak data yang hampir sama namun diambil dari berbagai kementerian/lembaga.
Untuk itu, BPS wajib bekerja keras untuk pemuktahiran data yang sudah ada dan memperbanyak data yang ada agar bisa digunakan juga oleh kementerian dan lembaga.
"Yang jadi tantangan selama ini memang apakah betul data yang dikeluarkan BPS ini valid. Karena data ini biasanya kurang detail sehingga tidak mendapatkan kepercayaan menyeluruh," ujar Ina, di Jakarta, Selasa (27/4).
Pengamat dari Universitas Padjajaran ini menjelaskan, ketidakvalidan data ini bisa disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang banyak sehingga data yang dihimpun tidak meyakinkan. Hal itu juga bisa disebabkan dana untuk melakukan survei BPS minim, sehingga petugas di lapangan pun tidak sepenuhnya melakukan survei.
Menanggulangi hal ini, BPS harus bekerjasama dengan K/L yang juga memiliki SDM untuk melakukan survei. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh BPS agar pengambilan sampel lebih banyak dan membuat data yang nantinya disuguhkan lebih akurat.
"Jadi ini bisa lebih terlihat datanya. Kalau ada survei yang memang tidak mampu dikerjakan maksimal bisa dikerjasamakan. Misal pengambilan data oleh Kementerian dan Lembaga, nanti yang mengolahnya BPS. Data akhirnya juga kan akan digunakan kementerian/lembaga tersebut," ujar Ina.
Ina mencontohkan, untuk pengambilan survei mengenai angka kemiskinan, BPS bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan atau RT/RW untuk melakukan pendataan. Karena personil yang lebih banyak. Data ini dipastikan bisa lebih akurat.
"Kondisi sekarang kan jauh dari dulu. Makanya cara survei bisa menggunakan strategi baru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
