REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan penyeragaman penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan agar pemerintah tidak salah langkah dalam membuat program dan kebijakan.
Kata Darmin, selama ini setiap kementerian memiliki data yang berbeda-beda. Sehingga, perbedaan data tersebut menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Mulai sekarang disatukan, data dari BPS. Itu agar pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi lebih akurat," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4).
Darmin menjelaskan, nantinya kementerian tidak boleh lagi melakukan survei atau mempublikasikan data sendiri. Semua data yang digunakan harus bersumber dari data BPS.
"Seharusnya data dari BPS saja. Supaya tidak terpengaruh dari kepentingan kementerian," kata dia.
Presiden Joko Widodo dalam acara pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Merdeka, Selasa (26/4), menginstruksikan kepada kementerian untuk tidak melakukan survei data. "Satu data yang sekarang kita pakai, yaitu data BPS," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk memenangkan persaingan adalah kepemilikan data yang akurat, strategis, berkualitas, dan informasinya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selama ini, setiap kementerian memiliki data sesuai versinya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika