REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan seragam dan tidak berbeda-beda.

"Saya enggak mau lagi (berbeda-beda). Urusan data, pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4).

Ia mengatakan, salah satu kunci dalam memenangi kompetisi atau persaingan antarnegara adalah kepemilikan terhadap data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Selain itu, kata Presiden, data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan akan memudahkan pengambil kebijakan untuk memformulasikan atau memutuskan kebijakan yang tepat.

"Ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang. Apa kejadiannya, dari sejak masuk istana hingga sekarang, kalau saya ingin, misalnya, data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda," ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar hal itu diakhiri dengan mengoptimalkan fungsi BPS sebagai pusat data dan informasi. "BPS sendiri kalau ngurus data juga yang benar," ujarnya.

Ia mencontohkan data mengenai produksi beras yang berbeda-beda dari sejumlah instansi sehingga ia kesulitan untuk memutuskan kebijakan impor beras. Kondisi data dan informasi yang tidak seragam itu, kata Presiden, harus segera diakhiri. "Sampaikan saja data apa adanya. Kalau memang kita harus impor, ya impor, tegas. Kalau tidak, ya tidak, tegas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika