Rabu 20 Apr 2016 16:21 WIB

Dukung Perekonomian, Indonesia Masih Perlu Insentif Fiskal

Rep: Febrian Fachri/ Red: Dwi Murdaningsih
  Perajin menyelesaikan proses pembuatan payung adat di Sentra Ukiran UMKM yang dibina oleh PT. ASABRI di Klungkung, Bali,  (Republika/Raisan Al Farisi)
Perajin menyelesaikan proses pembuatan payung adat di Sentra Ukiran UMKM yang dibina oleh PT. ASABRI di Klungkung, Bali, (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian nasional.

Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Monty Grianna mengatakan untuk memperkuat hal tersebut perlu didukung dengan merealisasikan reformasi struktural dan insentif fiskal agar perkembangan perekonomian nasional bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Kebijakan moneter saja belum cukup untuk mendorong perekonomian kita. Tapi harus juga didukung oleh realisasi reformasi struktural dan insentif fiskal," kata Monty, dalam seminar Diseminasi dan implementasi kebijakan perekonomian nasional dan klinik bisnis di wilayah tengah, yang diadakan Kemenko Perekonomian di Balikpapan, Rabu (20/4).

Untuk mendukung reformasi struktural itu kata Monty, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan paket kebijakan mulai dari jilid I sampai XI. Dan dalam waktu dekat pemerintah pun juga akan mengeluarkan paket kebijakan jilid XII.

"Beberapa paket kebijakan tersebut untuk mendorong perekonomian. Misal paket kebijakan tentgang peningkatan investasi di Indonesia, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)," ujar Monty.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement