REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan kelautan dan perikanan sangat tergantung pada integritas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tentu saja berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, kemampuan, dan jiwa daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global. Selain itu juga in line dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Untuk menjawab hal tersebut KKP, melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP), melakukan penataan kembali sistem pendidikan kelautan dan perikanan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah, belum lama ini.
Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto dalam FGD dengan tema 'Redefinisi Profil Lulusan' itu mengatakan, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional, KKP telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Di antaranya melalui perlawanan terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), pelarangan penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pelarangan penangkapan beberapa biota matang guna memberikan kesempatan bereproduksi.
Menurut dia, itu semua dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. "Dalam kaitan ini, maka SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi inovatif di sektor kelautan dan perikanan menjadi sangat penting dalam rangka memanfaatkan potensi yang besar dan memberikan dukungan setiap kebijakan KKP," ungkap Rifky.
Ia mengatakan, dalam rangka pencapaian target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada 2019, disiapkan SDM untuk mendukung target tersebut. "Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan SDM kita," tambahnya.
Ia melanjutkan, pada perkembangan tingkat regional dan internasional, salah satu konsekuensi logis diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah free flow of Labor antar negara Asean. Di tingkat global terjadi dinamika yang tinggi pada sektor kelautan dan perikanan. Sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi yang spesifik dan tinggi.
Di dunia Internasional, khususnya di Pasar ASEAN, dia mengatakan, SDM Indonesia harus mencapai kriteria skilled labor. Minimal memenuhi ketentuan mutual recognition arrangement.
Skilled labor, dia menjelaskan adalah pekerja yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, dan kemampuan di bidangnya. Mereka bisa berasal dari lulusan satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
Menurut Rifky, karena keahlian yang dimiliki, para lulusan selain bekerja di dalam negeri, juga didorong untuk bekerja di luar negeri, untuk selanjutnya kembali guna membangun di dalam negeri. "Banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah devisa bagi negara. Pembantu rumah tangga saja menghasilkan devisa miliaran rupiah, apalagi jika kita kirim skilled labor," katanya.
Manfat lainnya, mereka akan kembali ke Indonesia dengan pengalaman dan keahlian yang telah mereka dapatkan di luar negeri. Para lulusan ini nantinya didorong untuk menjadi wirausaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika