REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tren konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan yang dinilai merupakan dampak dari kampanye gemar makan ikan di berbagai daerah.
Dalam keterangan pers KKP, Kamis (24/3), menyatakan capaian angka konsumsi ikan pada tahun 2015 adalah sebesar 41,11 kilogram per kapita per tahun, melebihi target yang telah ditentukan sebesar 40,90 kilogram per kapita per tahun.
Adapun penyediaan konsumsi ikan untuk konsumsi domestik tahun 2014 adalah mencapai sebanyak 13,07 juta ton, atau meningkat sebesar 10,01 persen dibandingkan tahun 2013.
Lima provinsi dengan konsumsi ikan terbesar pada 2014 terdapat di Provinsi Maluku (54,12 kilogram/kapita/tahun), Sulawesi Tenggara (50,77 kilogram/kapita/tahun), Kepulauan Riau (49,24 kilogram/kapita/tahun), Maluku Utara (48,88 kilogram/kapita/tahun), dan Papua Barat (48,16 kilogram/kapita/tahun).
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah mengoptimalkan produk sektor kelautan dan perikanan untuk konsumsi bagi penduduk karena jumlahnya telah meningkat pesat saat ini dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. "Sejak awal 1990-an, proporsi produksi perikanan digunakan untuk konsumsi manusia langsung telah meningkat. Pada 1980-an, sekitar 71 persen dari ikan yang dihasilkan dialokasikan untuk konsumsi manusia," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.
Apalagi, ujar Abdul Halim, pada periode 1976-2012, perdagangan ikan dan produk perikanan dunia meningkat sekitar 8,3 persen per tahun secara nominal dan 4,1 persen secara riil. KKP juga diminta untuk tetap fokus dalam menyelamatkan sumber daya ikan terlebih karena beberapa negara dilaporkan mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. "Pencurian ikan akan terus menjadi persoalan Bangsa Indonesia karena banyak negara sudah kekurangan stok sumber daya ikan," tutur Sekjen Kiara.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan nelayan yang merupakan aktor penting penyediaan protein bangsa. "Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
