Kamis 17 Mar 2016 17:30 WIB

Tambah Daya Gratis PLN Disebut 'Madu Beracun'

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Achmad Syalaby
Petugas PLN. Ilustrasi.
Foto: Antara
Petugas PLN. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, program tambah daya gratis dari daya 900 VA ke 1300 VA yang sedang dilakukan PLN harus dicermati oleh masyarakat.

"Hati-hati jebakan madu beracun atas program ini. Jadi ada kesan program ini program jawaban madu beracun bagi masyarakat, seolah disuguhi madu yang manis rasanya, tapi ternyata mengandung racun," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (17/3).

Rakyat yang tidak cermat dan layak dapat subsidi bisa saja tergiur dengan program ini. Padahal begitu pindah ke 1300 VA, ia katakan, maka masyarakat tidak akan lagi menikmati subsidi listrik karena daya 1300 VA ke atas tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

Ia sangat menyayangkan program ini dikemas seperti sekarang. Dia mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak langsung saja memutuskan penghapusan subsidi listrik, dan kenapa harus memakai cara akal-akalan seperti ini.

Mestinya pemerintah, tambah dia, membuat program terhadap penghapusan subsidi yang salah sasaran. Salah sasaran itu yang diakibatkan ulah dan kinerja PLN karena tidak mengantisipasi permintaan pasang baru dengan daya 450 VA s.d 900 VA.

Menurutnya, pada saat ada permintaan pasang terhadap daya listrik yang disubsidi, PLN harus meneliti terlebih dahulu apakah pemohon layak dapat subsidi atau tidak. Salah satu contoh adanya rumah rumah kost mewah yang dipasangi KWH meter tiap kamar padahal kost tersebut bertarif mahal karena fasilitasnya.

"Yang seperti ini kan tidak layak disubsidi. Nah lebih baik PLN mendata ulang siapa yang layak subsidi kemudian dihapus subsidinya. Jangan bikin akal-akalan kepada rakyat, mari benahi kesalahan dengan cara yang benar bukan dengan cara yang salah," lanjutnya.

Satu hal lagi yang PLN perlu jelaskan ke publik adalah dana UJL yang disetorkan oleh masyarakat yang KWH meternya sudah berganti dari analog ke KWH pintar yang menggunakan pulsa listrik. Mestinya UJL itu tidak berlaku lagi.

"Nah dananya dikemanakan itu? Hal ini perlu dijelaskan kepublik yang dulu membayar UJL saat pasang baru," katanya menambahkan.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement