Rabu 16 Mar 2016 20:24 WIB

Nilai Komitmen Investasi Naik

Rep: Rizky Jaramaya / Red: Djibril Muhammad
Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri), Deputi Bid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal M Azhar Lubis (kanan) berbicara saat Realisasi Investasi 2015 di Jakarta, Kamis (21/1).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri), Deputi Bid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal M Azhar Lubis (kanan) berbicara saat Realisasi Investasi 2015 di Jakarta, Kamis (21/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, nilai komitmen investasi Februari 2016 naik 167 persen atau senilai Rp 355 triliun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan komitmen investasi yang masuk melalui izin prinsip tersebut menunjukkan bahwa daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi.

"Awal tahun ini, angka komitmen investasi pada Januari dan Februari 2016 sangat positif bagi target pencapaian realisasi investasi 2015-2019 yang mencapai Rp 3.500 triliun," ujar Franky di Jakarta, Rabu (16/3).

Franky menjelaskan, capaian komitmen investasi ini didukung langkah-langkah perbaikan di bidang pelayanan perizinan. Menurut dia, kenaikan nilai investasi tersebut diperoleh dari izin prinsip PMDN sebesar Rp 75 triliun dan izin prinsip PMA sebesar Rp 281 triliun.

Lebih lanjut, Franky mengatakan, berdasarkan asal negara PMA, Amerika Serikat menduduki peringkat teratas komitmen investasi dengan nilai mencapai 16,2 miliar dolar AS. Kemudian diikuti Cina sebesar 395 juta dolar AS, dan British Virginia Island 323 juta dolar AS.

Sementara, komitmen investasi sektor manufaktur sebesar Rp 235 triliun atau tumbuh 20 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. "Komitmen di kelompok industri manufaktur tersebut porsinya 66 persen dari total investasi yang masuk di seluruh sektor," kata Franky.

Sementara itu, BKPM juga mencatat komitmen investasi di luar Jawa masih mendominasi sebesar Rp 316 triliun dan investasi di Jawa sebesar Rp 39,3 triliun. Franky mengatakan, dukungan pemerintah daerah dapat mendorong komitmen investasi tersebut dapat direalisasikan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement