REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Percepatan pembangunan di 10 destinasi wisata utama yang ditetapkan pemerintah rencananya mendapat bantuan pinjaman asing.
"Soal pembiayaan, ada pinjaman dari lembaga internasional sebesar 500 juta dolar AS untuk pinjaman awal fasilitas infrastruktur," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli seusai memimpin rapat koordinasi lanjutan tentang pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba di kantornya, Jakarta, Kamis (10/3).
Rizal menjelaskan, nantinya pembiayaan pembangunan tidak seluruhnya menggunakan pinjaman asing, melainkan sebagiannya dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). "Kami juga minta agar sekaligus saja kita urusi pembiayaan untuk 10 destinasi wisata utama, tidak hanya Danau Toba," katanya mengingat saat ini pemerintah tengah memulai percepatan pengembangan pariwisata dii Sumatra Utara itu.
Rizal menuturkan, diperkirakan butuh biaya hingga 3 miliar dolar AS untuk mempercepat pembangunan untuk mengembangkan 10 destinasi wisata utama yang ditetapkan pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengatakan skema pinjaman asing itu masih dalam tahap awal. Namun, Hermanto memastikan salah satu pihak yang terlibat memberikan bantuan pinjaman di antaranya adalah Bank Dunia.
"Memang untuk mendukung 10 destinasi wisata utama di mana tadi disebutkan biayanya itu 500 juta dolar AS dan diperluas sampai 3 miliar dolar AS," ujarnya.
Pemerintah menetapkan Tanjung Klayang (Belitung), Danau Toba (Sumatra Utara), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara) sebagai 10 destinasi wisata utama yang akan dipercepat pengembangannya.
Penentuan 10 destinasi wisata utama itu dilakukan sebagai upaya mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing yang ditargetkan mencapai 20 juta orang pada 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika