REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- ‎Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan sejumlah proyek besar yang tersebar di berbagai daerah, pembangunan ini sedikitnya diharapkan bisa meratakan infrastruktur, khususnya di Indonesia Timur.

Sayangnya, pembangunan yang ingin berjalan cepat akhirnya membutuhkan banyak anggaran. Kebutuhan ini akhirnya diakali pemerintah dengan pinjaman dana atau pengunaan dana oleh pihak ketiga sebagai pengembang infrastruktur.

Namun, cara ini dianggap tidak baik untuk pembangunan. Ekonom Fuad Bawazier mengatakan, Indonesia memang membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dana tersebut baiknya menggunakan uang dari rakyat Indonesia sendiri.

"Sebaiknya dana dari kita (rakyat). Daripada mengutang ke luar negeri yang nantinya juga rakyat yang harus bayar, plus bunganya," kata Bawazier dalam pernyataan tertulis, Jumat (26/2).

Mantan menteri keuangan Kabinet Pembangunan VII ini menjelaskan, saat ini negara-negara di Timur Tengah yang biasanya memberi subsidi bahan bakar minyak (BBM), justru sedang menaikkan harga BMM di dalam negerinya. Melihat ini, Indonesia tidak harus turut serta menaikkan harga BBM di pasar sendiri, cukup dengan mempertahankan harga sekarang mesti harga minyak di luar negeri tengah anjlok.

"Selisih positif (surplus) keuntungan dari penjualan BMM di dalan negeri ini bisa diperuntukkan khusus dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, tidak perlu utang, atau sedikitnya mengurangi utang dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur," papar Bawazier.

Ia mengatakan, untuk mekanismenya terbilang tidak sulit. Pertamina bisa dengan rutin menyetorkan surplus ke kas negara. Program ini pun bisa dibicarakan dengan kesepakatan bersama DPR.

"Ayo kita pikul sendiri biaya pembangunan Indonesia. Karena, kita yang akan menikmati infrastruktur bersama," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika